6 Desa di Lebong Belum Audit DD-ADD

0

LEBONG-BENGKULU, BERITAANDA – Pelaksanaan audit Laporan Pertanggung jawaban (LPj) Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD-ADD) tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Lebong secara resmi sudah selesai dilaksanakan.

Ini disampaikan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong Tina Herlina MM, Rabu (7/6/2017), bahwa audit telah dilaksanakan pada 29 April hingga 7 Juni 2017 kemarin.

“Dari hasil audit tersebut, terdapat 4 desa yang tidak dapat diaudit karena kepala desa tidak dapat memberikan berkas. Untuk Desa Ketenong 1 dikarenakan berkas sedang diperiksa oleh pihak Polres. Sementara, Desa Sungai Gerong berkasnya sudah diperiksa oleh BPK RI, sehingga tidak mau lagi diperiksa Inspektorat,” ungkap Tina.

Untuk Desa Sungai Gerong ini memang sudah tidak wajib lagi diperiksa oleh Inspektorat.

“Dua desa lainnya, yakni Desa Ujung Tanjung 1 dan Desa Muning Agung sama sekali tidak memberikan berkas. Sehingga Inspektorat tidak bisa melakukan audit terhadap kedua desa tersebut,” sambung Tina.

Kami sudah meminta camat dari desa-desa yang bermasalah tersebut untuk memfasilitasi pelaksanaan audit.

“Saat turun ke lapangan, pihak desa diberi waktu selama 1 minggu untuk melaporkan berkas yang akan di audit. Namun sampai batas waktu tersebut berakhir, berkas tidak juga diserahkan,” terang Tina.

Jika pun nanti berkas tersebut diserahkan tentu tetap akan di audit. Karena itu, diharapkan camat proaktif membantu menjemput berkas dari desa-desa yang berada dalam wilayahnya untuk diserahkan ke Inspektorat agar bisa dilakukan audit.

“Selain 4 desa yang tadi, juga terdapat 2 desa lagi yang bermasalah. Untuk Desa Taba Blau, Kec. Lebong Atas permasalahannya terkait pajak yang belum dibayarkan. Desa tersebut tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajaknya. Sementara, Desa Danau Liang permasalahannya adalah tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pembelanjaan,” ujar Tina.

Ditambahkannya, memang selama ini penyebab terkendalanya pelaporan berkas DD-ADD ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat kompetensi SDM perangkat desa yang terbilang masih rendah.

“Kami juga menyarankan kepala desa untuk berkoordinasi dengan Dinas PMD-Sos dan BKD untuk mengklarifikasi kemungkinan diberikannya toleransi terkait permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin bisa ada rekomendasi dari PMD-Sos dan BKD untuk mencairkan DD-ADD,” tutup Tina. (Andi)

Bagaimana Menurut Anda